Cetak

Tahapan Pilkada Serentak Dimulai

on .

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kedua lembaga ini menyepakati untuk segera menindaklanjuti perppu tersebut dan memulai tahapan persiapan pelaksanaan pilkada serentak pada 2015.

"Rapat koordinasi KPU dan Bawaslu tadi malam (Senin, 20/10) menghasilkan bahwa kami memiliki pemahaman yang sama tentang arti penting penindaklanjutan atas apa yang diatur dalam Perppu 1/2014 dan Perppu 2/2014. Di mana pada pokoknya perppu tersebut adalah payung hukum penyelenggaraan pemilu langsung," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik saat menggelar jumpa pers bersama Bawaslu, di kantor KPU, Jakarta, Selasa (21/10).

Husni memperkirakan, pilkada serentak 2015 dilakukan pada bulan September. "Kita mempersiapkan bulan yang paling tepat dan yang paling banyak didiskusikan adalah bulan September," ujar Husni

Meski begitu, menurutnya, masih belum diputuskan tanggal pelaksanaannya. KPU perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri.

Sebab, lanjut Husni, dalam hitungan KPU, pilkada yang diselenggarakan pada 2015 merupakan pemilihan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2015 dan awal 2016. Namun, Perppu 1/2014 menyebutkan pilkada serentak pada 2015 bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir sepanjang tahun 2015.

Dalam hitungan awal KPU, pilkada serentak tahun 2015 akan digelar di 240 kabupaten/kota dan tujuh provinsi. Namun, jika merujuk pada kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2015, jumlah pilkada serentak tahun 2015 berkurang, yaitu menjadi 181 kabupaten/kota dan tujuh provinsi.

Adapun tujuh provinsi itu, yakni Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Bengkulu.

Komisioner Bawaslu Muhammad mengatakan, penetapan tanggal pemungutan suara harus dilakukan terlebih dahulu. Agar KPU bisa menyusun rangkaian kegiatan pra, saat, dan pascapemungutan suara.

Untuk melakukan pengawasan dan evaluasi dari rencana tahapan, Bawaslu juga membutuhkan kepastian tahapan yang ditetapkan KPU. Bawaslu juga membutuhkan kepastian tanggal untuk menyusun peraturan Bawaslu terkait pelaksanaan pilkada serentak.

Menurutnya, hal-hal yang menjadi kesepakatan bersama KPU dan Bawaslu agar bisa segera dilaksanakan. Menyangkut aspek-aspek yang harus melibatkan pemangku kepentingan lainnya, Bawaslu mengharapkan agar segera mendapatkan respons.

"Terutama, menyangkut kepastian hukum dan penganggaran pilkada serentak 2015," kata Muhammad.

Kesepakatan KPU dan Bawaslu ini menjawab keraguan di daerah soal persiapan tahapan pilkada serentak 2015. Misalnya, DPRD Kabupaten Bantul, Yogyakarta, meminta KPU setempat menghentikan tahapan dalam persiapan penyelenggaraan pilkada di kabupaten tersebut. Hal itu disebabkan belum pastinya payung hukum terkait pelaksanaan pilkada.

"Kami minta KPU Bantul jangan melakukan apa pun ataupun tahapan terkait pilkada Bantul. Hentikan dulu (jika sudah melakukan tahapan) supaya tidak membuang-buang anggaran," kata Ketua Komisi A DPRD Bantul, Amir Syarifuddin, Ahad (19/10).

Polemik pelaksanaan pilkada bermula dari disahkannya UU Nomor 22/2014 tentang Pilkada oleh DPR pada akhir September lalu. Dalam UU tersebut, pemilihan kepala daerah diserahkan kembali pada DPRD.

Menyusul maraknya penolakan atas UU tersebut, Presiden SBY mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Langsung. Salah satu isinya menganulir pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPR. Selain itu, diatur juga bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2015 dilakukan serentak pada hari dan bulan yang sama pada 2015.

***
Poin-poin kesepakatan KPU dan Bawaslu

*Payung Hukum
- Perppu 1/2014 dan Perppu 2/2014 sebagai payung hukum penyelenggaraan pilkada langsung.
- KPU dan Bawaslu membutuhkan dukungan pemerintah pusat, DPR, pemerintah daerah, dan DPRD.

*Kewenangan
KPU: Menyiapkan sisi penyelenggaraan mulai dari perencanaan, rencana tahapan, hingga evaluasi.

Bawaslu: Menyiapkan pengawasan.

*Waktu
September 2015, tanggal belum ditentukan.

*Jumlah daerah
- Catatan awal KPU menyebutkan 240 kabupaten/kota dan tujuh provinsi melaksanakan pilkada pada 2015.
- Jika mengacu pada perppu, Pilkada 2015 hanya bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2015. Sehingga, jumlahnya berkurang menjadi 181 kabupaten/kota dan tujuh provinsi.

*Teknologi
 - Penggunaan teknologi sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman masyarakat.
 - Penggunan teknologi meliputi kegiatan kajian kelayakan, uji coba secara komprehensif sesuai kondisi geografis daerah yang bersifat inklusif.
 - Setelah uji kelayakan dan uji coba dilaksanakan, dilakukan evaluasi apakah pemungutan elektronik dan rekapitulasi elektronik bisa digunakan.

*Anggaran
- KPU dan Bawaslu melihat hingga saat ini belum ada akomodasi untuk pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015.
- KPU dan Bawaslu membutuhkan anggaran untuk melakukan supervisi dan monitoring pilkada serentak 2015.
- KPU dan Bawaslu di daerah diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan RAPBD 2015 telah mengakomodasi pilkada langsung 2015.

Sumber : republika.co.id

 

 

 

Cetak

KPU Jateng Hentikan Persiapan Pelaksanaan 17 Pilkada 2015

on .

 SEMARANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah menghentikan tahapan persiapan pelaksanaan 17 pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten/kota 2015.

Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo mengatakan langkah ini setelah adanya surat edaran (SE) dari Ketua KPU Pusat.

Surat edaran itu diterima Kamis (2/10) yang isinya meminta agar menunda pelaksanaan jadwal dan tahapan pilkada.

SE KPU Nomor 1.600/KPU/X/2014 tertanggal 2 Oktober 2014 yang ditandatangi Ketua KPU, Husni Kamil Malik tentang pelaksanaan tahapan pilkada 2015 tersebut ditujukan kepada para ketua KPU provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan ketua KPU/KIP kabupaten/kota.

"Alasan penundaan karena telah disetujuinya UU tentang Pilkada oleh DPR pada 25 September 2014," ungkap Joko.

Dalam dokumen SE KPU pusat itu disebutkan, bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berakhir setelah bulan Juli 2014 dan telah melaksanaan tahapan persiapan maupun tahapan pelaksaan pilkada agar menunda pelaksanaan jadwal dan tahapan sampai disahkannya UU Pilkada oleh Presiden.

Cetak

KPU Jateng Tetap Persiapkan Pilkada Langsung di 17 Daerah

on .

 SEMARANG - Pilkada lewat pemilihan DPRD sudah diputuskan pada rapat paripurna DPR RI. Meski demikian KPU Provinsi Jawa Tengah tetap masih melakukan persiapan pilkada langsung tahun 2015 sambil menunggu tindak lanjut pengesahaan RUU Pilkada itu.

Pada tahun 2015 mendatang, setidaknya akan dilaksanakan pilkada di 17 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Anggota KPU Jateng, Hakim Junaedi mengatakan pihaknya tetap melakukan persiapan sambil terus melakukan konsolidasi dengan KPU RI.

“Kami konsolidasi dan komunikasi dengan pusat untuk menentukan langkah,” kata Hakim saat dihubungi wartawan, Jumat (26/9/2014).

Tetap dilakukannya persiapan pilkada, lanjut Hakim, karena hingga saat ini yang menjadi acuan masih undang-undang lama. “Kami tetap melakukan persiapan untuk 17 Kabupaten/Kota karena acuannya masih undang-undang yang lama,” tegas Hakim.

Diketahui 17 daerah di Jateng yang akan melaksanakan pilkada pada tahun 2015 yaitu
Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Pekalongan, Kabupaten Boyolali, Kota Magelang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Pemalang.

Hak cipta dilindungi undang-undang | KPU Jawa Tengah