Semarang, 26 Januari 2016

KPU Provinsi Jawa Tengah menyaksikan pembacaan hasil sidang putusan dismissal Perselisihan Hasil Pilkada ( PHP) melalui teleconference di Fakultas Hukum Undip Semarang,  yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 25 Januari 2016. Termasuk gugatan untuk 4(empat ) Kabupaten di Jawa Tengah, dengan Hasil putusan MK untuk Kabupaten Pekalongan (No Perkara 110-PHP-BUP-XIV-2016) , Kabupaten Pemalang ( No Perkara 61-PHP-BUP-XIV-2016 ) dan Kabupaten Sragen (No Perkara 51-PHP-BUP-XIV-2016) adalah permohonan pemohon tidak dapat diterima dikarenakan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 yaitu perbedaan perolehan suara melebihi ambang batas , untuk Kabupaten Wonosobo ( No Perkara 49-PHP-BUP-XIV-2016) permohonan tidak dapat diterima karena pengajuan obyek permohonan yang salah tidak sesuai dengan Pasal 157 ayat(3) dan ayat (4) UU 8/2015 dan PMK 1-5/2015, sedangkan permohonan Kabupaten Pemalang dengan No Perkara 138-PHP-BUP-XIV-2016 tidak dapat diterima karena permohonan pemohon melewati tenggang waktu pengajuan.

Menurut Drs. Joko Purnomo (Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah ) , kredibilitas penyelenggara Pemilu sudah teruji dalam proses gugatan tersebut, dan hasil putusan MK adalah bukti integritas penyelenggara Pilkada di Jawa Tengah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kedepan beliau berharap masalah ketertiban dan ketaatan terhadap hal-hal teknis harus lebih diperhatikan oleh penyelenggara Pemilu di semua tingkatan.