Semarang, kpu-jatengprov.go.id — Pelaksanaan tahapan kampanye Pilkada Serentak 2017 agak sedikit berbeda dengan Pilkada Serentak 2015 yang lalu, seperti misalnya spesifikasi teknis bahan kampanye dan materi kampanye. Hal ini disampaikan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, Wahyu Setiawan saat menjadi pembicara pada kegiatan Expert Meeting Sosialisasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota Tahun 2017 yang digagas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Rabu (19/10), bertempat di Hotel Candi Indah Semarang di hadapan para peserta yang terdiri dari partai politik, Polda Jateng, Kesbangpolinmas, Satpol PP, dan stakeholder lainnya yang terkait.

“Ada beberapa perubahan regulasi berkaitan dengan jumlah, ukuran, materi atau konten dari bahan kampanye dan materi kampanye. Sehingga perlu ada keseragaman pemahaman di antara pihak-pihak yang terlibat pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 yang akan datang”, terang Wahyu.

Pada kesempatan itu juga diterangkan pihak-pihak yang diperbolehkan berkampanye, antara lain partai politik dan gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye serta relawan.

Terkait pelaksanaan debat, kandidat wajib mengikuti dan apabila tidak mengikuti maka akan mendapat sanksi dari KPU Kabupaten/Kota yang berupa pengumuman bahwa yang bersangkutan menolak mengikuti debat dan tidak ditayangkannya sisa iklan kampanye pasangan calon tersebut. Akan tetapi ada pengecualian sanksi bagi pasangan calon yang tidak bisa mengikuti debat dikarenakan sedang melaksanakan ibadah atau karena alasan kesehatan.

“Bagi kandidat yang berhalangan mengikuti debat karena alasan kesehatan atau sedang melaksanakan ibadah seperti haji dan umroh, maka ada pengecualian sanksi. Namun harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter atau surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah”, jelas Wahyu.

Selain wahyu, turut menjadi narasumber adalah Ketua Bawaslu Jateng, Abhan Misbah dan Anggota Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo. (nar/red)