Semarang, kpu-jatengprov.go.id — Perkara aduan Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP) terhadap Panwaslu Kabupaten Pati mulai disidangkan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan bertempat di Ruang Sidang Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Kamis (19/1).

Kedua pihak hadir pada sidang tersebut. Pihak pengadu diwakili oleh Itqonul Khakim, sedangkan pihak teradu yakni Panwaslu Kabupaten Pati hadir lengkap. Yang menarik, hadir sebagai saksi pengadu yaitu Plt. Bupati Pati, Budiyono. Sontak hal ini mengagetkan masyarakat yang mengikuti jalannya sidang.

Ketua Majelis, Ida Budhiati memimpin jalannya sidang yang beranggotakan Hakim Junaidi (Anggota KPU Jateng), Teguh Purnomo (Anggota Bawaslu Jateng), Prof. Gunarto (Akademisi) dan Andreas Pandiangan.

Ida yang juga merupakan komisioner KPU meminta pengadu menyampaikan pokok aduannya dan teradu menjawab hal-hal yang disangkakan kepadanya.

Dalam pokok aduannya, AKDPP mempersoalkan sikap Panwaslu Kabupaten Pati yang mendiamkan dan menolak laporan mereka. Panwaslu berargumen bahwa laporan telah melewati batas waktu pengajuan laporan.

“Panwaslu tidak menjalankan tugasnya dengan tidak mengawasi jalannya tahapan pelaksanaan kampanye. Panwaslu tidak menindaklanjuti laporan kami. Laporan kami ditolak dengan alasan sudah melewati batas waktu. Kami tidak ingin mendapatkan bupati dengan proses yang tidak tepat”, terang Itkom.

Ketua Panwaslu Kabupaten Pati, Achwan dengan tegas membantah semua yang telah dituduhkan. Menurutnya pihaknya telah melalui prosedur yang sudah baku. Meskipun laporan pengadu telah melewati batas waktu yang ditentukan, namun Panwaslu tetap menelusuri laporan itu.

“Panwaslu telah meregister laporan dan sudah melakukan langkah-langkah investigatif dan kami tuangkan dalam hasil kajian. Bahkan kami juga melibatkan Sentra Gakumdu”, beber Achwan

Ida menjelaskan kepada kedua pihak bahwa DKPP mencatat keterangan dari pengadu dan teradu serta mencocokkan bukti-bukti.

“Akan dilihat sejauh mana bukti-bukti yang diajukan bisa membuktikan teradu melanggar kode etik penyelenggara pemilu”, jelas Ida.

Setelah berlangsung selama kurang lebih 3 jam, majelis menganggap pemeriksaan dalam sidang tersebut sudah cukup. Selanjutnya Tim Pemeriksa Daerah (TPD) akan melaporkan hasil sidang tersebut ke DKPP RI, sebelum diambil keputusan apakah Panwaslu Kabupaten Pati bersalah atau tidak. (nar/red)