Semarang,kpu-jatengprov.go.id-Masih dengan agenda yang sama pada saat berkunjung ke Pati dan Jepara pada hari Senin, 6 Februari 2017, yaitu memotret persiapan kondisi terkini terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 yang akan digelar  pada tanggal 15 Februari nanti,  pada keesokan harinya(07/02)  rombongan Komite I DPD RI melanjutkan kunjungannya ke Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan Rapat Kerja bersama KPU Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, 7(tujuh) Ketua KPU Kabupaten/ Kota penyelenggara Pilkada 2017 ,   Bapermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah dan Desk Pilkada Jawa Tengah.

Maksud lain dari kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Komite I DPD RI yang mempunyai lingkup tugas di bidang Otonomi Daerah, Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah tersebut adalah sebagai bentuk kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pada kesempatan tersebut, rombongan yang dipimpin oleh Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M, M.Si memberikan apresiasi terhadap kinerja serta kekompakan KPU maupun  Bawaslu di semua tingkatan  yang sudah melaksanakan tahap demi tahap dengan baik, dan pada hari H nanti proses pemungutan suara dapat terlaksana secara  transaparan, adil dan rahasia. Diharapkan Pilkada 2017 ini akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang amanah, menepati janji seperti pada saat kampanye, mampu bersikap  adil dan bijaksana dengan memperhatikan semua aspek kehidupan serta dapat  memberantas kemiskinan di daerahnya masing-masing.

Penyelenggaraan Pilkada secara serentak dari segi  efisiensi dan efektifitas biaya maupun waktu , juga memberikan kemudahan bagi pemilih untuk menggunakan Hak Pilihnya karena  tidak harus berulang kali datang ke TPS setiap kali ada Pemilihan Umum seperti tahun-tahun sebelumnya.

Perlu menjadi perhatian  bahwa titik rawan kegiatan money politik biasanya pada masa tenang atau 3 hari terakhir sebelum hari H, oleh karena itu baik penyelenggara pemilu, pengawas Pemilu, kepolisian, instansi terkait maupun masyarakat umum dapat ikut mengawasinya, selain itu juga perlu memperhatikan kemungkinan terjadinya manipulasi data pemilih, kekurangan surat suara di TPS dan proses rekapitulasi suara di TPS.

Sebagai early warning , Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, juga sudah melakukan pemetaan terhadap kerawanan yang mungkin terjadi di 13.834 TPS, yang terbagi menjadi 5(lima) aspek yaitu rawan aspek akurasi data pemilih dan pengguna hak pilih, rawan aspek ketersediaan logistik, rawan aspek money politik, rawan aspek keterlibatan penyelenggara negara(netralitas asn,dll) dan rawan aspek kepatuhan prosedur pemungutan dan penghitungan suara, disampaikan oleh Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Abhan, SH

Tahapan yang sedang dilaksanakan oleh  7(tujuh) KPU Kabupaten/ Kota penyelenggara Pilkada 2017 pada saat ini adalah distribusi logistik perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, dari KPU Kabupaten/ Kota ke PPK, PPK ke PPS, dan terakhir pada H-1 , 14 Februari yaitu dari PPS ke KPPS, mengingat kondisi cuaca yang hampir tiap hari diguyur hujan , untuk keamanan maka  packing menggunakan plastik  di setiap kotak suara, untuk beberapa wilayah desa yang aksesnya sulit, KPU Kabupaten/ Kota diminta untuk melakukan koordinasi dengan Forkominda untuk membantu kelancaran proses distribusi logistik. Dan terkait money politik, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten/ Kota sudah melakukan pendidikan pemilih secara terstruktur dan masiv kepada masyarakat umum, sehingga diharapkan masyarakat akan lebih paham dan menolak tawaran money politik, dijelaskan oleh Drs. Joko Purnomo, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah.

Hasil dari kunjungan  di Jawa Tengah ini akan dijadikan perbandingan secara nasional dengan daerah lainnya di Indonesia yang juga menyelenggarakan Pilkada secara serentak di Tahun 2017.