Dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019, KPU RI menempuh kebijakan meningkatkan derajat transparansi dan akuntabilitas, serta kelancaran dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu dengan membangun Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). SIPOL merupakan seperangkat sistem teknologi informasi yang berbasis web untuk melayani partai politik calon peserta Pemilu menyiapkan pemenuhan persyaratan pendaftaran. Selain bermanfaat bagi partai politik, SIPOL menjadi alat kerja KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan. Lebih dari itu, SIPOL juga diperuntukan bagi pemeliharaan data dan informasi partai politik untuk pelayanan publik.

Melalui SIPOL, partai politik dapat melakukan persiapan input data pemenuhan syarat pendaftaran partai politik sebagai calon peserta Pemilu. Partai politik dapat mengoperasikan sistem ini kapan saja dan dimana saja selama tersedia sarana internet. Partai politik juga dapat mengelola data secara internal bersama-sama dengan kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya, pengecekan dan perbaikan data yang sudah dimasukkan ke dalamserver dapat dilakukan sebelum pendaftaran.

KPU RI telah memfasilitasi partai politik mendapatkan informasi awal terkait SIPOL melalui kegiatan sosialisasi dan uji coba pada tanggal 7 Maret 2017 di Kantor KPU RI yang dihadiri oleh 31 (tiga puluh satu) partai politik dari 73 (tujuh puluh tiga) partai politik yang berbadan hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan masukan, saran, dan pendapat dari partai politik, KPU RI melakukan penyempurnaan SIPOL dan selanjutnya akan kembali melakukan sosialisasi dan uji coba.

Sehubungan dengan agenda kegiatan tersebut, partai politik yang belum berkesempatan hadir pada kegiatan sosialisasi dan uji coba SIPOL tanggal 7 Maret 2017 diharapkanmenghubungi KPU RI untuk menyampaikan update data dan alamat partai politik sebagai pedoman korespondensi dan pelayanan informasi SIPOL di Helpdesk Fasilitator SIPOL Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU RI melalui Sdr. Julianto Nugroho (0852 2766 9131), Sdri. Yulie Fitria Setianti (0813 1640 0708), Sdr. Benny Ismail (0896 3979 1479) atau melalui emailsipolkpu2017@gmail.com.

Adapun daftar partai politik yang belum hadir pada kegiatan sosialisasi dan uji coba SIPOL tanggal 7 Maret 2017 sebagai berikut:

  1. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru;
  2. Partai Kedaulatan;
  3. Partai Persatuan Nasional;
  4. Partai Karya Perjuangan;
  5. Partai Matahari Bangsa;
  6. Partai Demokrasi Kebangsaan;
  7. Partai Republika Nusantara;
  8. Partai Damai Sejahtera;
  9. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia;
  10. Partai Bintang Reformasi;
  11. Partai Patriot;
  12. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia;
  13. Partai Merdeka;
  14. Partai Pembaruan Bangsa;
  15. Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia;
  16. Partai Bintang Bulan;
  17. Partai Kristen Demokrat;
  18. Partai Nasional Indonesia;
  19. Partai Kasih;
  20. Partai Republik Satu;
  21. Partai Karya Republik;
  22. Partai Kesatuan Republik Indonesia;
  23. Partai Kejayaan Demokrasi;
  24. Partai Masyarakat Madani Nusantara;
  25. Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia;
  26. Partai Reformasi Demokrasi;
  27. Partai Persatuan Perjuangan Rakyat;
  28. Partai Nasional Marhaenis;
  29. Partai Serikat Rakyat Independen;
  30. Partai Reformasi;
  31. Partai Indonesia Tanah Air Kita;
  32. Partai Kristen Nasional Demokrat Indonesia;
  33. Partai Tenaga Kerja Indonesia;
  34. Partai Kristen Indonesia 1945;
  35. Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu;
  36. Partai Karya Peduli Bangsa;
  37. Partai Peduli Rakyat Nasional;
  38. Partai Demokrasi Pembaruan;
  39. Partai Kebangkitan Nasional Ulama;
  40. Partai Buruh;
  41. Partai Republiku Indonesia;
  42. Partai Gotong Royong.