Cetak

KPU Jateng Tetap Persiapkan Pilkada Langsung

on .

SEMARANG - Jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah tetap melakukan berbagai persiapan pelaksanaan sejumlah pilkada langsung di provinsi tersebut. Di Jawa Tengah, ada 17 kabupaten/kota yang akan memilih kepala daerah tahun depan. Hal itu dilakukan sembari menunggu tindak lanjut dari disahkannya RUU Pilkada oleh DPR.

"Kami akan lakukan konsolidasi dan komunikasi dengan KPU RI untuk menentukan langkah apa saja yang perlu dilakukan terkait dengan realisasi dan pengesahan UU pilkada," ujar Anggota KPU Jateng, Hakim Junaedi, Jumat (26/9/2014).

Menurut dia, konsolidasi itu diperlukan sebab struktur kelembagaan KPU bersifat hierarki.

"Saat ini masih mengacu pada aturan lama, jadi segala sesuatunya di tingkat kabupaten/kota tetap disiapkan," ujarnya.

Cetak

KPU Provinsi Jawa Tengah Persiapkan Pilkada 2015 di 17 Kabupaten/Kota

on .

SUKOHARJO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah tetap melakukan persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015 di 17 daerah di wilayah Jawa Tengah. Langkah tersebut diambil sambil dengan dasar aturan sebelumnya dan tetap menunggu keputusan final rancangan undang undang (RUU) Pilkada digedok.

Hal tersebut dikatakan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Joko Purnomo saat menghadiri pelantikan pejabat strukural di kantor KPU Sukoharjo, Jumat (12/9/2014). Menurutnya, langkah tersebut diambil dengan menggunakan dasar aturan yang sudah ada saat ini. Kalaupun nanti ada perubahan maka harus ditunggu sampai ada keputusan final.

Persialan pelaksanaan Pilkada juga harus dilakukan KPU di masing masing daerah penyelenggara. Baik dari sisi kesiapan petugas, anggaran maupun kelengkapan lainya.
“Nanti apabila memang ada perubahan aturan maka bisa disusulkan, yang jelas KPU Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan persiapan Pilkada 2015 di sejumlah daerah,” ujar Joko Purnomo.

Cetak

PERLUDEM Dukung Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pemilu

on .

Jakarta -- Perkumpulan untuk Demokrasi Indonesia (Perludem) mendukung dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Pemilu. Sebab, saat ini penyelesaian sengketa pemilu dilakukan oleh beberapa lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Mahkamah Agung (MA).

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, mengatakan lembaga yang ideal adalah MK. Namun, MK telah menyatakan tidak berwenang menyelesaikan sengketa pemilu.

"Apakah DPR sudah mempertimbangkan akan menyerahkan penyelesaikan kepada siapa? Mestinya DPR tidak serta merta menyerahkan tanpa berkomunikasi kepada publik,"kata Titi dalam konferensi pers di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Ahad (31/8).

Hak cipta dilindungi undang-undang | KPU Jawa Tengah