Cetak

Total DP4 Pilkada 2015 Sebanyak 102.068.130

on .

Jakarta, kpu.go.id- Jumlah Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015 yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Yuswandi A. Temenggung kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik berjumlah 102.068.130 jiwa, Rabu (03/6).
 
“Jumlah data berdasarkan catatan yang diberikan kepada kami, jumlah DP4 nya adalah 102.068.130 jiwa,” tutur Husni saat beri sambutan pada Serah Terima DP4 antara Kemendagri kepada KPU di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta.
 
DP4 itu akan digunakan KPU untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 224 kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati (pilbup), 36 Kota yang akan melaksanakan pemilihan walikota dan wakil walikota (pilwakot), dan 48 kabupaten/kota yang tidak melaksanakan pilbup dan pilwakot tetapi mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 9 provinsi. Total DP4 itu akan digunakan untuk menyusun DPT di 308 kabupaten/kota yang menggelar pemilihan.
 
Setelah diterima, KPU akan melakukan sinkronisasi DP4 Pilkada 2015 dengan DPT Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 lalu. Kemudian akan diteruskan ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota hingga ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing daerah.
 
Selanjutnya PPS bersama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) akan melakukan proses pemutakhiran data pemilih, penambahan dan pengurangan jumlah sesuai dengan kondisi nyata lapangan. “Setelah kami terima DP4, kami akan mengolah dan mengelolanya, bagi yang sudah akurat tidak akan dikurangi, tapi kalau yang belum akurat akan ditindaklanjuti agar akurat,” kata Husni.
 
“Misal petugas kami didaerah menemukan orang yang bersangkutan tidak lagi tercatat sesuai domisilinya maka akan dikonfirmasi. Apakah dia pindah permanen atau tidak permanen. Kalau permanen dikeluarkan dari data, tapi kalau tidak permanen dan yang bersangkutan ada di domisilinya pada hari pemungutan suara, maka tidak dikeluarkan dari daftar pemilih,” lanjutnya.
 
Hasil pemutakhiran itu akan diproses lebih lanjut menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Selanjutnya KPU akan mengumumkannya untuk menghimpun respon masyarakat. jika telah akurat dan diterima oleh public DPS itu akan disusun menjadi DPT Pilkada serentak Tahun 2015.
 
Sekjen Kemendagri, Yuswandi A. Temenggung yang membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo, berharap fasilitasi pemerintah dan KPU dapat dimanfaatkan secara penuh oleh pemilih.
 
“Dalam kesempatan ini kita (pemerintah) sangat berharap semua penduduk yang berhak memilih dapat menggunakan hak pilihnya,” kata Yuswandi.
 
Ia mengimbau kepada penyelenggara pemilihan agar dapat menggelar pemilihan sesuai asas langsung, umum, bebas dan rahasia, sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas, dan dapat diterima oleh masyarakat luas.
 
“Kepada penyelenggara, semoga dapat melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2015 ini secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kita berharap forum ini (pemilihan umum) dapat menghasilkan kepala daerah yang betul-betul berkualitas, berkompetensi, integritas dan punya kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitasnya,” imbuh Yuswandi. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Sumber : www.kpu.go.id
Cetak

KPU Jateng Bersama Bawaslu Jateng Ciptakan Penyelenggara Pilkada Yang Berintegritas

on .

Semarang, kpu-jatengprov.go.id -- Dalam rangka peningkatan kapasitas penyelenggara pilkada yang berintegritas, KPU Jateng bersama Bawaslu Jateng menggelar rapat koordinasi dengan mengundang jajaran KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kabupaten/Kota Se - Jawa Tengah, bertempat di Aula I Kantor KPU Jateng, Minggu (24/5).

Pada kesempatan ini hadir Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, SH, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai narasumber. Turut hadir Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Ketua KPU Jateng Drs. Joko Purnomo, Ketua Bawaslu Jateng Abhan, SH, serta jajaran KPU Jateng dan Bawaslu Jateng.

Acara ini diselenggarakan untuk memastikan penyelenggara pemilu menjalankan aturan hukum dan kode etik dalam penyelenggaraan pilkada yang akan datang.

"Melalui kegiatan koordinasi semacam ini, harapannya memastikan penyelenggara pemilu memegang prinsip rule of law dan rule of ethic. Penyelenggara pemilu dalam bertindak harus berdasarkan aturan dan bisa menilai mana yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan", ujar Jimly.

"Tugas utama kita ada 3 (tiga), yaitu melayani peserta pemilu, melayani kandidat, dan melayani pemilih", sambung Jimly.

Dari hasil diskusi selama 1,5 jam ada beberapa masukan dari KPU Kabupaten/Kota dan Paswaslu Kabupaten/Kota. Salah satunya adalah mengusulkan memperluas kewenangan DKPP agar dapat memberikan sanksi kepada peserta pemilu yang melanggar aturan hukum maupun kode etik.

"Mengenai perluasan kewenangan DKPP, itu bisa saja tapi harus ada payung hukumnya sehingga harus merevisi undang-undangnya. Yang terpenting saat ini harus kita tunjukkan bahwa penyelenggara pemilu memiliki integritas yang tinggi", pungkas Jimly. (nar/red)

Hak cipta dilindungi undang-undang | KPU Jawa Tengah